Detail Katalog
ID: 3684
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Edisi: Policy Brief 5
Pengarang:
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Penerbit:
BKKBN,
BKKBN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2013
2013
Bahasa:
ind
ind
Subjek
Keluarga Berencana
Deskripsi Fisik:
4 hlm : ilus ; 29 cm
4 hlm : ilus ; 29 cm
Nomor Panggil:
304.6 BAD i
304.6 BAD i
Control Number:
INLIS000000000003676
INLIS000000000003676
BIB ID:
0010-0325000392
0010-0325000392
Catatan
Untuk menjamin tercapainya kualitas Program Keluarga Berencana yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) melalui Peraturan Kepala (Perka) BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010. Diterbitkannya SPM Bidang KB dan KS ini, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan operasionalisasi Program KB dan KS. Penyelenggaraan Program KB dan KS merupakan salah satu kewenangan kabupaten/kota yang harus dilaksanakan pada era otonomi daerah. Kewenangan tersebut mencakup tiga pelayanan dasar dan tujuh indikator, yaitu:(1) pelayanan komunikasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (2) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi dan (3) Penyediaan Informasi Data Mikro. Dari berbagai kajian tentang SPM ditunjukkan bahwa penyelenggaraan SPM masih belum terwujud secara optimal. Hal ini menuntut adanya kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi yang baik antar berbagai sektor terkait. Bagaimana dengan implementasi SPM Bidang KB dan KS, sejauh mana implementasi SPM sudah diterapkan di lapangan? Apakah petunjuk teknis (juknis) SPM Bidang KB dan KS berikut indikatornya sudah sesuai, terukur dan mudah dipahami?
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Format MARC21 - Total 15 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000003676 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20250325093435 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0325000392 | 3 |
| 007 | _ |
_ |
ta | 4 |
| 008 | _ |
_ |
250325###########################0#ind## | 5 |
| 082 | # |
# |
$a 304.6 | 6 |
| 084 | # |
# |
$a 304.6 BAD i | 7 |
| 100 | _ |
# |
$a Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 8 |
| 245 | 1 |
# |
$a IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA /$c Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 9 |
| 250 | # |
# |
$a Policy Brief 5 | 10 |
| 260 | # |
# |
$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2013 | 11 |
| 300 | # |
# |
$a 4 hlm : $b ilus ; $c 29 cm | 12 |
| 520 | # |
# |
$a Untuk menjamin tercapainya kualitas Program Keluarga Berencana yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) melalui Peraturan Kepala (Perka) BKKBN Nomor 55/HK-010/B5/2010. Diterbitkannya SPM Bidang KB dan KS ini, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan operasionalisasi Program KB dan KS. Penyelenggaraan Program KB dan KS merupakan salah satu kewenangan kabupaten/kota yang harus dilaksanakan pada era otonomi daerah. Kewenangan tersebut mencakup tiga pelayanan dasar dan tujuh indikator, yaitu:(1) pelayanan komunikasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (2) Penyediaan alat dan obat kontrasepsi dan (3) Penyediaan Informasi Data Mikro. Dari berbagai kajian tentang SPM ditunjukkan bahwa penyelenggaraan SPM masih belum terwujud secara optimal. Hal ini menuntut adanya kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi yang baik antar berbagai sektor terkait. Bagaimana dengan implementasi SPM Bidang KB dan KS, sejauh mana implementasi SPM sudah diterapkan di lapangan? Apakah petunjuk teknis (juknis) SPM Bidang KB dan KS berikut indikatornya sudah sesuai, terukur dan mudah dipahami? | 13 |
| 600 | # |
4 |
$a Keluarga Berencana | 14 |
| 856 | # |
# |
$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN | 15 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 25 Mar 2025