Detail Katalog
ID: 3230
Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : Kemiskinan di Perkotaan: Apa dan Bagaimana? / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Edisi: Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011
Pengarang:
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Penerbit:
BKKBN,
BKKBN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2011
2011
Bahasa:
ind
ind
Deskripsi Fisik:
4 hlm : ilus ; 29 cm
4 hlm : ilus ; 29 cm
Nomor Panggil:
304.6 BAD p
304.6 BAD p
Control Number:
INLIS000000000003222
INLIS000000000003222
BIB ID:
0010-0225000512
0010-0225000512
Catatan
Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di
wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta, dan 9,87 persen diantaranya
berada di wilayah perkotaan. Butir dalam Undang-undang No.52/2009 tentang tujuan perkembangan
kependudukan dimaknai sebagai suatu pedoman bahwa penduduk memiliki hak untuk mendapat hasil dari
perkembangan kependudukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa dan bagaimana kondisi penduduk miskin yang
bermukim di perkotaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang
bertujuan teridentifi kasinya karateristik, akses pelayanan penduduk miskin, dan upaya-upaya penanggulangannya
melalui program pembangunan pemerintah daerah. Informasi ini dikumpulkan dengan mewawancarai penduduk
miskin di tiga provinsi yang memiliki penduduk miskin tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat
(NTB), dan Gorontalo. Kemudian, kabupaten/kota terpilih dengan kriteria penduduk miskin tertinggi di masingmasing
provinsi adalah Kota Gorontalo, Kota Mataram, Kota Semarang.
wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta, dan 9,87 persen diantaranya
berada di wilayah perkotaan. Butir dalam Undang-undang No.52/2009 tentang tujuan perkembangan
kependudukan dimaknai sebagai suatu pedoman bahwa penduduk memiliki hak untuk mendapat hasil dari
perkembangan kependudukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa dan bagaimana kondisi penduduk miskin yang
bermukim di perkotaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang
bertujuan teridentifi kasinya karateristik, akses pelayanan penduduk miskin, dan upaya-upaya penanggulangannya
melalui program pembangunan pemerintah daerah. Informasi ini dikumpulkan dengan mewawancarai penduduk
miskin di tiga provinsi yang memiliki penduduk miskin tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat
(NTB), dan Gorontalo. Kemudian, kabupaten/kota terpilih dengan kriteria penduduk miskin tertinggi di masingmasing
provinsi adalah Kota Gorontalo, Kota Mataram, Kota Semarang.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Format MARC21 - Total 14 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000003222 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20251121084942 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0225000512 | 3 |
| 007 | _ |
_ |
ta | 4 |
| 008 | _ |
_ |
251121################e##########0#ind## | 5 |
| 082 | # |
# |
$a 304.6 | 6 |
| 084 | # |
# |
$a 304.6 BAD p | 7 |
| 100 | _ |
# |
$a Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 8 |
| 245 | 1 |
# |
$a Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : $b Kemiskinan di Perkotaan: Apa dan Bagaimana? /$c Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 9 |
| 250 | # |
# |
$a Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 | 10 |
| 260 | # |
# |
$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2011 | 11 |
| 300 | # |
# |
$a 4 hlm : $b ilus ; $c 29 cm | 12 |
| 856 | # |
# |
$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN | 13 |
| 520 | # |
# |
$a Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta, dan 9,87 persen diantaranya berada di wilayah perkotaan. Butir dalam Undang-undang No.52/2009 tentang tujuan perkembangan kependudukan dimaknai sebagai suatu pedoman bahwa penduduk memiliki hak untuk mendapat hasil dari perkembangan kependudukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa dan bagaimana kondisi penduduk miskin yang bermukim di perkotaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan teridentifi kasinya karateristik, akses pelayanan penduduk miskin, dan upaya-upaya penanggulangannya melalui program pembangunan pemerintah daerah. Informasi ini dikumpulkan dengan mewawancarai penduduk miskin di tiga provinsi yang memiliki penduduk miskin tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gorontalo. Kemudian, kabupaten/kota terpilih dengan kriteria penduduk miskin tertinggi di masingmasing provinsi adalah Kota Gorontalo, Kota Mataram, Kota Semarang. | 14 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 24 Feb 2025