=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003222
=005  20251121084942
=035  ##$$a 0010-0225000512
=007  ta
=008  251121################e##########0#ind##
=082  ##$$a 304.6
=084  ##$$a 304.6 BAD p
=100   #$$a Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
=245  1#$$a Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN  Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : $b Kemiskinan di Perkotaan: Apa dan Bagaimana? /$c Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
=250  ##$$a Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011
=260  ##$$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2011
=300  ##$$a 4 hlm : $b ilus ; $c 29 cm
=856  ##$$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN
=520  ##$$a Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di
wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta, dan 9,87 persen diantaranya
berada di wilayah perkotaan. Butir dalam Undang-undang No.52/2009 tentang tujuan perkembangan
kependudukan dimaknai sebagai suatu pedoman bahwa penduduk memiliki hak untuk mendapat hasil dari
perkembangan kependudukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa dan bagaimana kondisi penduduk miskin yang
bermukim di perkotaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang
bertujuan teridentifi kasinya karateristik, akses pelayanan penduduk miskin, dan upaya-upaya penanggulangannya
melalui program pembangunan pemerintah daerah. Informasi ini dikumpulkan dengan mewawancarai penduduk
miskin di tiga provinsi yang memiliki penduduk miskin tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat
(NTB), dan Gorontalo. Kemudian, kabupaten/kota terpilih dengan kriteria penduduk miskin tertinggi di masingmasing
provinsi adalah Kota Gorontalo, Kota Mataram, Kota Semarang.