00000nam 2200000 4500 INLIS000000000003222 20251121084942 0010-0225000512 ta 251121################e##########0#ind## 304.6 304.6 BAD p Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : Kemiskinan di Perkotaan: Apa dan Bagaimana? / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 Jakarta : BKKBN, 2011 4 hlm : ilus ; 29 cm Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta, dan 9,87 persen diantaranya berada di wilayah perkotaan. Butir dalam Undang-undang No.52/2009 tentang tujuan perkembangan kependudukan dimaknai sebagai suatu pedoman bahwa penduduk memiliki hak untuk mendapat hasil dari perkembangan kependudukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa dan bagaimana kondisi penduduk miskin yang bermukim di perkotaan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan teridentifi kasinya karateristik, akses pelayanan penduduk miskin, dan upaya-upaya penanggulangannya melalui program pembangunan pemerintah daerah. Informasi ini dikumpulkan dengan mewawancarai penduduk miskin di tiga provinsi yang memiliki penduduk miskin tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gorontalo. Kemudian, kabupaten/kota terpilih dengan kriteria penduduk miskin tertinggi di masingmasing provinsi adalah Kota Gorontalo, Kota Mataram, Kota Semarang.