Detail Katalog

ID: 3219

Cover Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Kependudukan: Pembelajaran Di Tiga Provinsi

Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Kependudukan: Pembelajaran Di Tiga Provinsi

Edisi: Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011

Pengarang:
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Penerbit:
BKKBN,

Tempat Terbit:
Jakarta :

Tahun Terbit:
2011

Bahasa:
ind

Subjek

Kependudukan

Deskripsi Fisik:
4 hlm : ilus ; 29 cm

Nomor Panggil:
304.6 BAD p

Control Number:
INLIS000000000003211

BIB ID:
0010-0225000501

Catatan

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan penduduk harus menjadi titik sentral dalam
pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan
informasi kependudukan. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memiliki kemampuan
untuk memperoleh, menganalisis, serta memanfaatkan data dan informasi kependudukan sebagai
dasar perencanaan pembangunan di wilayahnya.
Tujuan dilaksanakannya penelitian operasional ini adalah untuk merumuskan program peningkatan
kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan parameter kependudukan untuk perencanaan
pembangunan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian operasional non-experimental dengan
desain static-group comparison. Penelitian dilaksanakan pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa
Timur, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur yang dipilih purposif berdasarkan TFR (Total Fertility
Rate) rendah, sedang dan tinggi (Hasil SDKI 2007). Upaya meningkatkan pemanfaatan parameter
kependudukan untuk perencanaan pembangunan terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu peningkatan
koordinasi di antara institusi terkait serta penguatan kapasitas dalam melakukan analisis dan pemanfaatan
data kependudukan.
Upaya ini menghasilkan komitmen pemerintah kabupaten/kota yang antara lain ditunjukkan dengan
pembentukan Forum Data Daerah yang dikukuhkan dengan SK Bupati serta alokasi dana APBD untuk
pembangunan kependudukan pada tahun 2012. Namun, masih perlu dilakukan penegakan pelaksan

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Lihat Cover Original

Informasi Eksemplar & Metadata

Format MARC21 - Total 15 field

Tag	Ind1	Ind2	Nilai	Urutan
001	`_`	`_`	INLIS000000000003211	1
005	`_`	`_`	20250224091320	2
035	`#`	`#`	$a 0010-0225000501	3
007	`_`	`_`	ta	4
008	`_`	`_`	250224################e##########0#ind##	5
082	`#`	`#`	$a 304.6	6
084	`#`	`#`	$a 304.6 BAD p	7
100	`_`	`#`	$a Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8
245	`1`	`#`	$a Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : $b Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Kependudukan: Pembelajaran Di Tiga Provinsi	9
250	`#`	`#`	$a Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011	10
260	`#`	`#`	$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2011	11
300	`#`	`#`	$a 4 hlm : $b ilus ; $c 29 cm	12
650	`#`	`4`	$a Kependudukan	13
520	`#`	`#`	$a Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memiliki kemampuan untuk memperoleh, menganalisis, serta memanfaatkan data dan informasi kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan di wilayahnya. Tujuan dilaksanakannya penelitian operasional ini adalah untuk merumuskan program peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan parameter kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian operasional non-experimental dengan desain static-group comparison. Penelitian dilaksanakan pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur yang dipilih purposif berdasarkan TFR (Total Fertility Rate) rendah, sedang dan tinggi (Hasil SDKI 2007). Upaya meningkatkan pemanfaatan parameter kependudukan untuk perencanaan pembangunan terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu peningkatan koordinasi di antara institusi terkait serta penguatan kapasitas dalam melakukan analisis dan pemanfaatan data kependudukan. Upaya ini menghasilkan komitmen pemerintah kabupaten/kota yang antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Forum Data Daerah yang dikukuhkan dengan SK Bupati serta alokasi dana APBD untuk pembangunan kependudukan pada tahun 2012. Namun, masih perlu dilakukan penegakan pelaksan	14
856	`#`	`#`	$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN	15

Penjelasan Field MARC21:

001: Control Number
005: Date and Time of Latest Transaction
020: ISBN
100: Main Entry - Personal Name
245: Title Statement

250: Edition Statement
260: Publication Information
300: Physical Description
650: Subject
700: Added Entry - Personal Name

Aksi Cepat

Cari Lagi Browse Katalog

Informasi Katalog

Ditambahkan: 24 Feb 2025

Pencarian Terkait

Karya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dari BKKBN, Subjek: Kependudukan... Tahun 2011

Perpustakaan Kemendukbangga/BKKBN