00000nam 2200000 4500 INLIS000000000003211 20250224091320 0010-0225000501 ta 250224################e##########0#ind## 304.6 304.6 BAD p Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Kependudukan: Pembelajaran Di Tiga Provinsi Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 Jakarta : BKKBN, 2011 4 hlm : ilus ; 29 cm Kependudukan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memiliki kemampuan untuk memperoleh, menganalisis, serta memanfaatkan data dan informasi kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan di wilayahnya. Tujuan dilaksanakannya penelitian operasional ini adalah untuk merumuskan program peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan parameter kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian operasional non-experimental dengan desain static-group comparison. Penelitian dilaksanakan pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur yang dipilih purposif berdasarkan TFR (Total Fertility Rate) rendah, sedang dan tinggi (Hasil SDKI 2007). Upaya meningkatkan pemanfaatan parameter kependudukan untuk perencanaan pembangunan terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu peningkatan koordinasi di antara institusi terkait serta penguatan kapasitas dalam melakukan analisis dan pemanfaatan data kependudukan. Upaya ini menghasilkan komitmen pemerintah kabupaten/kota yang antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Forum Data Daerah yang dikukuhkan dengan SK Bupati serta alokasi dana APBD untuk pembangunan kependudukan pada tahun 2012. Namun, masih perlu dilakukan penegakan pelaksan Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN