=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003211
=005  20250224091320
=035  ##$$a 0010-0225000501
=007  ta
=008  250224################e##########0#ind##
=082  ##$$a 304.6
=084  ##$$a 304.6 BAD p
=100   #$$a Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
=245  1#$$a Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : $b Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Kependudukan: Pembelajaran Di Tiga Provinsi
=250  ##$$a Seri I No.3/Pusdu-BKKBN/Desember 2011
=260  ##$$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2011
=300  ##$$a 4 hlm : $b ilus ; $c 29 cm
=650  #4$$a Kependudukan
=520  ##$$a Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 mengamanatkan penduduk harus menjadi titik sentral dalam
pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan
informasi kependudukan. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan memiliki kemampuan
untuk memperoleh, menganalisis, serta memanfaatkan data dan informasi kependudukan sebagai
dasar perencanaan pembangunan di wilayahnya.
Tujuan dilaksanakannya penelitian operasional ini adalah untuk merumuskan program peningkatan
kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan parameter kependudukan untuk perencanaan
pembangunan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian operasional non-experimental dengan
desain static-group comparison. Penelitian dilaksanakan pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa
Timur, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur yang dipilih purposif berdasarkan TFR (Total Fertility
Rate) rendah, sedang dan tinggi (Hasil SDKI 2007). Upaya meningkatkan pemanfaatan parameter
kependudukan untuk perencanaan pembangunan terdiri dari dua kegiatan pokok, yaitu peningkatan
koordinasi di antara institusi terkait serta penguatan kapasitas dalam melakukan analisis dan pemanfaatan
data kependudukan.
Upaya ini menghasilkan komitmen pemerintah kabupaten/kota yang antara lain ditunjukkan dengan
pembentukan Forum Data Daerah yang dikukuhkan dengan SK Bupati serta alokasi dana APBD untuk
pembangunan kependudukan pada tahun 2012. Namun, masih perlu dilakukan penegakan pelaksan
=856  ##$$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN