UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA / KLOANG KLEDE PUTRA TIMUR ;

Pengarang

KLOANG KLEDE PUTRA TIMUR;

Penerbit

KLOANG KLEDE PUTRA TIMUR

Tempat Terbit

Jakarta

Tahun Terbit

1999

Bahasa

ind

Detail Teknis

Deskripsi Fisik

xi, 444 hlm. 25 cm

ISBN

Nomor Panggil

342.09 KLO u

Control Number

INLIS000000000009988

BIB ID

0010-1126000263

Catatan

Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Isinya mengatur kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara, struktur dan kewenangan pemerintahan provinsi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta ketentuan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah DKI Jakarta. Undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Status

Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional

Cover Original

Informasi Eksemplar & Metadata

Nomor Barcode	Nomor Panggil	Akses	Lokasi	Ketersediaan
`B-202611-0567`	`342.09 KLO u`	Dapat dipinjam	Ruang Koleksi Lantai 1	Tersedia

Tag	Ind1	Ind2	Nilai
001	`#`	`#`	$a INLIS000000000009988
005	`#`	`#`	$a 20261105091446
008	`#`	`#`	$a 261105################g##########0#ind##
022	`#`	`#`	$a -
035	`#`	`#`	$a 0010-1126000263
082	`#`	`#`	$a 342.09
084	`#`	`#`	$a 342.09 KLO u
100	`_`	`#`	$a KLOANG KLEDE PUTRA TIMUR
245	`#`	`#`	$a UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 1999 TENTANG $b PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA $c KLOANG KLEDE PUTRA TIMUR
247	`#`	`#`	$a
260	`#`	`#`	$a Jakarta $b KLOANG KLEDE PUTRA TIMUR $c 1999
300	`#`	`#`	$a xi, 444 hlm. $b $c 25 cm $e
310	`#`	`#`	$a
321	`#`	`#`	$a
520	`_`	`#`	$a Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Isinya mengatur kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara, struktur dan kewenangan pemerintahan provinsi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta ketentuan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah DKI Jakarta. Undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
650	`_`	`#`	$a Daerah khusus ibukota — Hukum dan perundang-undangan
650	`_`	`#`	$a Pemerintahan provinsi — Jakarta
700	`_`	`#`	$a
856	`#`	`#`	$a
Wor	`#`	`#`	$a 1
all	`#`	`#`	$a 1

Siraka - Perpustakaan Digital

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA / KLOANG KLEDE PUTRA TIMUR ;

Siraka - Perpustakaan Digital