Detail Katalog
ID: 3285
LAPORAN MONITORING STRATEGIS Penyelarasan (Sinkronisasi) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan dalam Dokumen Perencanan Daerah / Darojad N. Agung N ; Septi Nurhayati ; Rahmadewi
Pengarang:
Darojad N. Agung N ; Septi Nurhayati ; Rahmadewi
Darojad N. Agung N ; Septi Nurhayati ; Rahmadewi
Penerbit:
BKKBN,
BKKBN,
Tempat Terbit:
Jakarta :
Jakarta :
Tahun Terbit:
2017
2017
Bahasa:
ind
ind
Subjek
Kependudukan
Deskripsi Fisik:
75 hlm : ilus ; 29 cm
75 hlm : ilus ; 29 cm
Nomor Panggil:
304.6 DAR l
304.6 DAR l
Control Number:
INLIS000000000003277
INLIS000000000003277
BIB ID:
0010-0225000567
0010-0225000567
Catatan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan (KKBPK)
di era otonomi daerah bukan lagi sebagai program prioritas sehingga keberadaannya perlu
di monitoring kesesuaian antara RPJMN dengan RPJMD. Setelah terbit Undang-undang
Nomor : 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi pembagian urusan
pemerintahan dari pusat sampai kabupaten/kota dan perubahan nomenklatur organisasi
perangkat daerah (OPD) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi
dinas baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Sumatera Utara
dengan kabupaten Langkat.
di era otonomi daerah bukan lagi sebagai program prioritas sehingga keberadaannya perlu
di monitoring kesesuaian antara RPJMN dengan RPJMD. Setelah terbit Undang-undang
Nomor : 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi pembagian urusan
pemerintahan dari pusat sampai kabupaten/kota dan perubahan nomenklatur organisasi
perangkat daerah (OPD) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi
dinas baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Sumatera Utara
dengan kabupaten Langkat.
Status
Tersedia di OPAC
Bibliografi Nasional Indonesia
Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Format MARC21 - Total 16 field
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | _ |
_ |
INLIS000000000003277 | 1 |
| 005 | _ |
_ |
20250227104810 | 2 |
| 035 | # |
# |
$a 0010-0225000567 | 3 |
| 007 | _ |
_ |
ta | 4 |
| 008 | _ |
_ |
250227################e##########0#ind## | 5 |
| 082 | # |
# |
$a 304.6 | 6 |
| 084 | # |
# |
$a 304.6 DAR l | 7 |
| 100 | _ |
# |
$a Darojad N. Agung N | 8 |
| 245 | 1 |
# |
$a LAPORAN MONITORING STRATEGIS Penyelarasan (Sinkronisasi) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan dalam Dokumen Perencanan Daerah /$c Darojad N. Agung N ; Septi Nurhayati ; Rahmadewi | 9 |
| 260 | # |
# |
$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2017 | 10 |
| 300 | # |
# |
$a 75 hlm : $b ilus ; $c 29 cm | 11 |
| 650 | # |
4 |
$a Kependudukan | 12 |
| 700 | _ |
# |
$a Septi Nurhayati | 13 |
| 700 | _ |
# |
$a Rahmadewi | 14 |
| 520 | # |
# |
$a Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan (KKBPK) di era otonomi daerah bukan lagi sebagai program prioritas sehingga keberadaannya perlu di monitoring kesesuaian antara RPJMN dengan RPJMD. Setelah terbit Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi pembagian urusan pemerintahan dari pusat sampai kabupaten/kota dan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi dinas baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Sumatera Utara dengan kabupaten Langkat. | 15 |
| 856 | # |
# |
$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN | 16 |
Penjelasan Field MARC21:
- 001: Control Number
- 005: Date and Time of Latest Transaction
- 020: ISBN
- 100: Main Entry - Personal Name
- 245: Title Statement
- 250: Edition Statement
- 260: Publication Information
- 300: Physical Description
- 650: Subject
- 700: Added Entry - Personal Name
Aksi Cepat
Informasi Katalog
Ditambahkan: 27 Feb 2025