=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003277
=005  20250227104810
=035  ##$$a 0010-0225000567
=007  ta
=008  250227################e##########0#ind##
=082  ##$$a 304.6
=084  ##$$a 304.6 DAR l
=100   #$$a Darojad N. Agung N
=245  1#$$a LAPORAN MONITORING STRATEGIS Penyelarasan (Sinkronisasi) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan dalam Dokumen Perencanan Daerah /$c Darojad N. Agung N ; Septi Nurhayati ; Rahmadewi
=260  ##$$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2017
=300  ##$$a 75 hlm : $b ilus ; $c 29 cm
=650  #4$$a Kependudukan
=700   #$$a Septi Nurhayati
=700   #$$a Rahmadewi
=520  ##$$a Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan (KKBPK)
di era otonomi daerah bukan lagi sebagai program prioritas sehingga keberadaannya perlu
di monitoring kesesuaian antara RPJMN dengan RPJMD. Setelah terbit Undang-undang
Nomor : 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi pembagian urusan
pemerintahan dari pusat sampai kabupaten/kota dan perubahan nomenklatur organisasi
perangkat daerah (OPD) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi
dinas baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi
Nusa Tenggara Barat dengan Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi Sumatera Utara
dengan kabupaten Langkat.
=856  ##$$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN