=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003328
=005  20250304102538
=035  ##$$a 0010-0325000044
=007  ta
=008  250304###########################0#ind##
=020  ##$$a -
=082  ##$$a 304.66
=084  ##$$a 304.66 MUH p
=100   #$$a Muhammad Dawam
=245  1#$$a PENELITIAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN MODEL RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DI KAMPUNG KB /$c Muhammad Dawam (Penulis)
=250  ##$$a Cetakan Pertama
=260  ##$$a Jakarta :$b Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,$c 2019
=300  ##$$a 75 hlm : $b ilus ; $c 23 cm$e -
=650  #4$$a Keluarga Berencana
=520  ##$$a Sistem desentralisasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Undang-undang (UU) No.25/20041 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional BAB VII pasal 31, perencanaan pembagunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Sementara itu, pemerintah daerah dalam menetapkan Kebijakan dan Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang sesuai kebutuhan masing-masing daerah menurut UU no.52/2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK)2 pada Pasal 8 dan  pelaksanaannya melalui pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi, penelitian, pengembangan, penyebarluasan informasi seperti yang cantumkan pada Pasal 9.
=856  ##$$a Perpustakaan BKKBN Pusat