=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003312
=005  20250303110604
=035  ##$$a 0010-0325000028
=007  ta
=008  250303###########################0#ind##
=020  ##$$a 2503-326x
=082  ##$$a 304.66
=084  ##$$a 304.66 BAD f
=245  1#$$a Fenomena Migrasi Sirkuler : $b Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota ? /$c Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Penulis)
=250  ##$$a -
=260  ##$$a Jakarta :$b Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,$c 2016
=300  ##$$a 5 hlm : $b ilus ; $c 20 cm$e -
=650  #4$$a Keluarga Berencana
=110   #$$a Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
=520  ##$$a Migrasi musiman/sirkuler telah menjadi fenomena yang semakin meningkat jumlahnya, tidak dapat
diabaikan karena berdampak pada proses pembangunan wilayah. Disisi lain, penduduk memiliki hak asasi untuk
berpindah dalam wilayah RI yang diatur dalam Undang-undang nomor 39/1999 pasal 27. Pemerintah daerah
berkewajiban menetapkan kebijakan mobilitas penduduk yang diatur Undang-undang nomor 52/2009. Informasi
tentang migran musiman dalam tulisan ini sesuai dengan tujuannya adalah untuk mengetahui; pemahaman
pemerintah kota tentang kondisi kependudukan khususnya migrasi musiman; pemerintah kota memiliki kebijakan
atau regulasi terkait dengan penduduk migrasi sirkuler; upaya dan program yang dilakukan pemerintah kota
berkaitan dengan penduduk migran sirkuler; peran sektor swasta terhadap pekerja migran sirkuler;
karakteristik migran sirkuler, akses terhadap fasilitas dan pelayanan pemerintah kota. Informasi tersebut
diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pejabat eksekutif dari berbagai sektor terkait, pejabat legislatif,
dan migran musiman di tiga kota yang memiliki angka migrasi masuk cukup tinggi (Kota Batam, Makasar,
Surabaya).
=856  ##$$a Perpustakaan BKKBN Pusat