=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003232
=005  20250224110722
=035  ##$$a 0010-0225000522
=007  ta
=008  250224################e##########0#ind##
=082  ##$$a 304.6
=084  ##$$a 304.6 BAD p
=100   #$$a Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
=245  1#$$a POLICY BRIEF Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - Badan Kependudukan dan KB Nasional Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - Badan Kependudukan dan KB Nasional Seri III Tahun 2013 : $b TFR Stagnan Selama Satu Dekade: Apa yang Harus Dilakukan? /$c Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
=250  ##$$a Seri III Tahun 2013
=260  ##$$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2013
=300  ##$$a 4 hlm : $b ilus ; $c 29 cm
=520  ##$$a Hasil SDKI 2012 menunjukkan TFR di Indonesia tetap pada angka 2,6 anak per wanita sejak SDKI 2002/3. Angka ini masih jauh dari target 2,1 (replacement level) yang dicanangkan akan dicapai pada tahun 2025. Menurut Bongaarts (2005, 2008), kondisi ini menunjukkan Indonesia mengalami “stalling fertility transition”.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor utama yang berpengaruh terhadap stagnasi tingkat fertilitas di Indonesia, apakah faktor-faktor pada level individu atau pada level kabupaten? Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengembangkan kebijakan program KKB yang tepat sasaran.
Penelitian ini merupakan studi potong lintang (cross sectional study) dengan sampel semua wanita berstatus kawin yang tercakup dalam data SDKI 2012. Sumber data untuk level individu adalah hasil SDKI 2012 sedangkan untuk level kabupaten adalah publikasi dari BKKBN, BPS dan Kementerian Keuangan. Untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing level, dilakukan analisis multilevel.
Hasil analisis multilevel menunjukkan stagnasi TFR di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik level kabupaten dibandingkan karakteristik level individu. Dengan kata lain, kondisi program KB di tingkat kabupaten setelah desentralisasi berkontribusi besar terhadap stagnasi TFR di Indonesia. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa untuk mendapatkan pelayanan KB, masyarakat Indonesia masih tergantung pada program KB yang disediakan oleh pemerintah. Kampanye “2 anak cukup” belum mampu mendorong perilaku keluarga kecil secara mandiri.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan program KKB kepada pemerintah kabupaten/kota perlu ditinjau kembali. Bila memungkinkan, perlu dipertimbangkan untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan program KKB kepada pemerintah pusat. Bila tidak memungkinkan, perlu ditetapkan regulasi dan kebijakan untuk memperkuat program KKB di kabupaten/kota. Strategi kampanye “2 anak cukup” harus mengarah pada perubahan perilaku dengan memperhatikan konteks lokal.
Keputusan perlu segera diambil karena stagnasi TFR akan berdampak pada jumlah dan struktur penduduk Indonesia di masa yang akan datang. Berbagai dampak yang akan ditimbulkan antara lain menghambat tercapainya replacement level pada tahun 2025 dan hilangnya peluang untuk memanfaatkan “window of opportunity” atau bonus demografi pada tahun 2020-2030.
=600  #4$$a Kependudukan
=856  ##$$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN