=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000003209
=005  20250224090130
=035  ##$$a 0010-0225000499
=007  ta
=008  250224###########################0#ind##
=082  ##$$a 304.6
=084  ##$$a 304.6 BAD p
=100   #$$a Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
=245  1#$$a Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan - BKKBN Seri I No.1/Pusdu-BKKBN/Desember 2011 : $b Ledakan Penduduk Usia Kerja:  Telah Siapkah Kebijakan Pemerintah Daerah? /$c Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
=250  ##$$a Seri I No.1/Pusdu-BKKBN/Desember 2011
=260  ##$$a Jakarta :$b BKKBN,$c 2011
=300  ##$$a 4 : $b ilus ; $c 29 cm
=650  #4$$a Kependudukan
=520  ##$$a Transisi demografi  di Indonesia telah terjadi beberapa dekade terakhir ini, ditandai dengan meningkatkannya jumlah penduduk usia 
kerja (diatas 15 tahun). Ledakan penduduk usia kerja adalah hal penting karena dengan peningkatan penduduk usia kerja memberikan 
peluang mendapatkan bonus demografi . Apabila ada respon kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang positif pada saat bonus 
demografi , maka akan terjadi peningkatan produktivitas. Bonus Demografi  juga memberikan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh 
menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non produktif sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang1. Namun sejauhmana 
Pemda menyadari dan siap menghadapi kondisi ini. Oleh karena itu,  penelitian  ini dilakukan dengan tujuan teridentifi kasinya kebijakan 
Pemda  terkait  penduduk  usia  kerja,  faktor  pendukung  dan  penghambat  terserapnya  peluang  kerja.  Informasi  digali  dari  para  penentu 
kebijakan dari lembaga eksekutif dan legislatif  di lingkungan Pemda dengan menggunakan pendekatan kualitatif  di   Provinsi Sumatera 
Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, yang masing-masing mewakili penduduk usia kerja tertinggi di Pulau Sumatera, Sulawesi, 
Kalimantan2. Gambaran kabupaten/kota diperoleh dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kota Makasar dan 
Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan) yang dipilih dengan kriteria memiliki 
penduduk usia kerja tertinggi di masing-masing provinsi 2. 
Ternyata Pemda belum siap dengan kebijakan khusus untuk merespon perubahan penduduk usia kerja, kecuali penetapan upah minimum 
regional. Namun demikian, secara umum dalam RPJMD dan RPJPD sudah ada kebijakan peningkatan kualitas, dan penurunan angka 
pengangguran. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebijakan operasional tentang pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, dan informasi 
tentang peluang kerja yang diperoleh dari perusahaan swasta. Nampaknya pengelola Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 
(KKB) di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Makasar  memiliki komitmen tinggi  terhadap Program KB Perusahaan. Pola pikir yang 
cenderung memilih bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dapat menjadi salah satu faktor penghambat penyerapan peluang kerja 
yang tersedia. Lembaga legislatif hanya fokus pada peran pengawasan jika ada pengaduan tenaga kerja. Belum ada kebijakan terpadu 
antar sektor terkait  sebagai pendukung terciptanya penduduk usia kerja berkualitas dan penyerapan tenaga kerja maksimal. Nampaknya 
pemerintah daerah perlu menegaskan kebijakan yang mengarah pada: 1). Pengendalian penduduk dengan menggalakkan Program KKB; 
2). Penanganan Penduduk usia kerja yang terdiri dari: persiapan kualitas angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja.
=856  ##$$a Perpustakaan KEMENDUKBANGGA/BKKBN