=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000000001241
=005  20230405112537
=035  ##$$a 0010-0423000053
=007  ta
=008  230405################g##########0#ind##
=020  ##$$a 602-1674-22-7
=082  ##$$a 342.04
=084  ##$$a 342.04 HIM u
=245  1#$$a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan & Kependudukan : $b Undang-Undang jRI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan /$c Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
=250  ##$$a Cetakan ke-1
=260  ##$$a Yogyakarta :$b Pustaka Mahardika,$c 2015
=300  ##$$a ix, 336 halaman : $b - ; $c 20,5 cm$e -
=650  #4$$a Undang-Undang RI
=110  2#$$a Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
=520  ##$$a Undang-undang ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk mengenali sebuah keputusan dan atau tindakan sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana, sehingga tidak ada lagi kriminalisasi kebijakan dan pembuat keputusan tidak mudah melaku kan dikriminalisasi yang melemahkan mereka dalam melakukan inovasi pemerintahan. Selain itu, keha- diran undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan sekaligus menjaga agar badan atau pejabat pemerintahan tidak mengambil keputusan atau tindakan sewenang-wenang dan masyarakat pun terlindungi dari kesewenang-wenangan dan praktek mal- administrasi yang dilakukan pejabat negara.