Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ketentuan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, serta institusi pemerintah lainnya. Peraturan ini menjadi landasan dalam pelaksanaan pengadaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemilihan penyedia, kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.

Peraturan ini bertujuan memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar berlangsung secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ketentuan di dalamnya juga mengatur pelaku pengadaan, jenis pengadaan, metode pemilihan penyedia, penggunaan produk dalam negeri, serta pengadaan secara elektronik.

Dokumen ini menjadi salah satu dasar hukum penting bagi penyelenggara pemerintahan dan pihak terkait dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.