Keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama tiga dasa warsa setelah era reformasi desentralisasi merupakan kontribusi dari manajemen pengelolaan program di tingkat lini lapangan yang sangat baik, salah satunya bagaimana mekanisme operasional dibangun, berproses dan mengalir mulai dari tingkat dusun/lingkungan, RW dan RT. Salah satu aktor penting sebagai penggerak adalah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Ketika desentralisasi bergulir, dari waktu ke waktu aktor penggerak ini terus berkurang secara signifikan. Hasil studi di lima Provinsi (Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa mekanisme operasional lini lapangan relatif tidak berjalan optimal. Oleh karena itu idealnya diperlukan alternatif model pengganti mekanisme operasional (mekop) yang sesuai dengan tuntutan desentralisasi.