Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 menunjukan jumlah remaja Indonesia yang berusia 10-24 tahun berjumlah 63.443.448 juta jiwa atau 26.69 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah remaja yang begitu besar mengakibatkan segala permasalahan remaja (seksualitas, Napza, HIV dan AIDS) menjadi perhatian pemerintah dalam pembinaannya. Implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk membina remaja sebagai generasi penerus bangsa, yaitu dengan membentuk suatu wadah agar keluarga dapat membimbing remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR). Pencatatan dan pelaporan Program KKB dikembangkan untuk mendapatkan data yang cepat, tepat dan akurat. Evaluasi pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan kemudian dilakukan setiap bulan untuk memberikan arah kebijakan yang tepat, namun apabila data yang dicatat dan dilaporkan tidak baik validitasnya maka akan menghasilkan arah kebijakan yang juga tidak tepat. Salah satu permasalahan mendasar di era otonomi daerah kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap Program KKB yang mengakibatkan validitas data BKR tidak baik.