Sistem desentralisasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Undang-undang (UU) No.25/20041 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional BAB VII pasal 31, perencanaan pembagunan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Sementara itu, pemerintah daerah dalam menetapkan Kebijakan dan Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang sesuai kebutuhan masing-masing daerah menurut UU no.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PKPK)2 pada Pasal 8 dan pelaksanaannya melalui pengumpulan, pengolahan, analisa, evaluasi, penelitian, pengembangan, penyebarluasan informasi seperti yang cantumkan pada Pasal 9.