Transisi demografi di Indonesia telah terjadi beberapa dekade terakhir ini, ditandai dengan meningkatkannya jumlah penduduk usia
kerja (diatas 15 tahun). Ledakan penduduk usia kerja adalah hal penting karena dengan peningkatan penduduk usia kerja memberikan
peluang mendapatkan bonus demografi . Apabila ada respon kebijakan pemerintah daerah (Pemda) yang positif pada saat bonus
demografi , maka akan terjadi peningkatan produktivitas. Bonus Demografi juga memberikan keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh
menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non produktif sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang1. Namun sejauhmana
Pemda menyadari dan siap menghadapi kondisi ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan teridentifi kasinya kebijakan
Pemda terkait penduduk usia kerja, faktor pendukung dan penghambat terserapnya peluang kerja. Informasi digali dari para penentu
kebijakan dari lembaga eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemda dengan menggunakan pendekatan kualitatif di Provinsi Sumatera
Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, yang masing-masing mewakili penduduk usia kerja tertinggi di Pulau Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan2. Gambaran kabupaten/kota diperoleh dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kota Makasar dan
Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan) yang dipilih dengan kriteria memiliki
penduduk usia kerja tertinggi di masing-masing provinsi 2.
Ternyata Pemda belum siap dengan kebijakan khusus untuk merespon perubahan penduduk usia kerja, kecuali penetapan upah minimum
regional. Namun demikian, secara umum dalam RPJMD dan RPJPD sudah ada kebijakan peningkatan kualitas, dan penurunan angka
pengangguran. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebijakan operasional tentang pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, dan informasi
tentang peluang kerja yang diperoleh dari perusahaan swasta. Nampaknya pengelola Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
(KKB) di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Makasar memiliki komitmen tinggi terhadap Program KB Perusahaan. Pola pikir yang
cenderung memilih bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dapat menjadi salah satu faktor penghambat penyerapan peluang kerja
yang tersedia. Lembaga legislatif hanya fokus pada peran pengawasan jika ada pengaduan tenaga kerja. Belum ada kebijakan terpadu
antar sektor terkait sebagai pendukung terciptanya penduduk usia kerja berkualitas dan penyerapan tenaga kerja maksimal. Nampaknya
pemerintah daerah perlu menegaskan kebijakan yang mengarah pada: 1). Pengendalian penduduk dengan menggalakkan Program KKB;
2). Penanganan Penduduk usia kerja yang terdiri dari: persiapan kualitas angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja.