Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 oleh DPR RI dan diundangkan pada 9 Mei 2022 oleh Presiden Joko Widodo menjadi tonggak sejarah pencegahan kekerasan seksual di Indonesia karena dari segi substansi memilik berbagai keunggulan. Selain sudah merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal, UU TPKS tidak lagi berorientasi pada pembalasan, tetapi pada keadilan korektif (menghukum pelaku), keadilan restoratif (lebih menekankan pada pemulihan korban), dan keadilan rehabilitatif (ditujukan baik kepada korban maupun pelaku)

Terdapat tiga landasan kenapa UU TPKS diterbitkan. Pertama landasan filosofis bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kedua, landasan sosiologis yaitu bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, Ketiga, landasan yuridis bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta belum komprehensif mengatur mengenai hukum acara