Undang-undang ini diharapkan menjadi landasan hukum untuk mengenali sebuah keputusan dan atau tindakan sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana, sehingga tidak ada lagi kriminalisasi kebijakan dan pembuat keputusan tidak mudah melaku kan dikriminalisasi yang melemahkan mereka dalam melakukan inovasi pemerintahan. Selain itu, keha- diran undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan sekaligus menjaga agar badan atau pejabat pemerintahan tidak mengambil keputusan atau tindakan sewenang-wenang dan masyarakat pun terlindungi dari kesewenang-wenangan dan praktek mal- administrasi yang dilakukan pejabat negara.